Secara konstitusional, Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Artinya, posisi Wakil Presiden merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang membutuhkan kemampuan, tanggung jawab, dan pemahaman terhadap persoalan kenegaraan.
Karena itu, perdebatan mengenai siapa yang layak menjadi Wakil Presiden seharusnya tidak hanya berorientasi pada besarnya dukungan organisasi atau kekuatan politik. Penilaian harus didasarkan pada kapasitas intelektual, pengalaman pemerintahan, integritas, rekam jejak, serta kemampuan menjalankan amanah konstitusi.
Menurut saya, jika ukuran kelayakan tersebut diletakkan pada pengalaman ketatanegaraan, penguasaan ilmu hukum, dan kematangan dalam memahami pemerintahan, Yusril Ihza Mahendra memiliki landasan substantif yang kuat dan lebih layak dipertimbangkan sebagai figur Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pada akhirnya, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah atas loyalitas politik ataupun hasil akumulasi deklarasi dukungan organisasi. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang harus diberikan berdasarkan pertimbangan rasional, kapasitas, dan kepentingan bangsa.
*Sebab, kepemimpinan tidak diukur dari seberapa banyak pihak yang memberikan dukungan, melainkan dari seberapa besar kapasitas seseorang dalam menjalankan tanggung jawab terhadap negara dan rakyat.*
(NK)




