Menjaga Cita-Cita, Membenahi Pelaksanaan Apakah pemerintah memperoleh gambaran utuh tentang pelaksanaan MBG dan Koperasi Merah Putih?
Penulis Prof. Dr. Nairobi (Guru Besar Ekonomi Publik dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung)
Jakarta, Indonesia Jurnalis – Gagasan memperbaiki gizi masyarakat dan memperkuat ekonomi desa patut mendapat dukungan. Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih membawa cita-cita keberpihakan kepada masyarakat. Justru karena tujuan tersebut penting, pelaksanaannya perlu dikawal agar anggaran, kelembagaan, dan pengawasan menghasilkan manfaat bagi mereka yang berhak.
Mendukung tujuan program bukan berarti mengabaikan kelemahan pelaksanaannya. Kritik yang berbasis bukti merupakan bagian dari upaya menjaga cita-cita kebijakan. Pemerintah membutuhkan informasi tentang keberhasilan sekaligus persoalan agar keputusan tidak hanya bertumpu pada laporan yang menggembirakan, tetapi juga mempertimbangkan keadaan masyarakat dan kemampuan pelaksana.
Pertanyaannya, apakah pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan kedua program tersebut? Apakah sistem pelaporan menyampaikan kendala secara terbuka, atau lebih banyak menampilkan angka pencapaian? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk meragukan kesungguhan pemerintah, melainkan memastikan bahwa cita-cita kebijakan tidak berjarak terlalu jauh dari kenyataan lapangan.
Menguji Kesenjangan Informasi
Dalam pelaksanaan program besar, informasi dapat tersebar tidak merata antara pengambil kebijakan dan pelaksana. Petugas lapangan mengetahui keadaan operasional yang tidak selalu terlihat dalam laporan berjenjang. Ketimpangan pengetahuan inilah yang perlu diperiksa ketika pemerintah mengevaluasi hambatan, mutu layanan, dan manfaat program.
Namun, kita belum dapat menyimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan penyebab utama persoalan MBG dan Koperasi Merah Putih. Kemungkinan tersebut harus diuji. Informasi mungkin belum tersampaikan secara utuh, tetapi mungkin pula sudah tersedia dan belum diterjemahkan menjadi perbaikan karena keterbatasan kapasitas, koordinasi, atau keputusan pelaksanaan.
Karena itu, ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada keluaran administratif. Makanan yang dikirim belum menjelaskan apakah makanan aman, sesuai kebutuhan, dan dikonsumsi penerima. Badan hukum koperasi dan bangunan gerai juga belum membuktikan adanya usaha yang layak, partisipasi anggota, serta manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Peringatan mengenai perbedaan tersebut muncul dalam publikasi pengawasan BPKP di Bangka Barat dan Pangkalpinang. Pembentukan koperasi secara kelembagaan disebut telah melampaui target, tetapi sebagian besar koperasi dalam konteks pengawasan itu belum beroperasi optimal. Temuan setempat ini tidak mewakili seluruh Indonesia, tetapi menunjukkan pentingnya membedakan pembentukan organisasi dari penghidupan usaha.
Pengawasan Harus Menghasilkan Koreksi




