Perangkat pengawasan sebenarnya telah bekerja. BPKP Bali memublikasikan evaluasi MBG pada 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada Juni 2026. BPKP Sumatera Selatan juga melaporkan evaluasi pada 39 SPPG uji petik, termasuk pemeriksaan fisik untuk mencocokkan barang dengan dokumen pengadaan.
Di Lampung, BPKP melaksanakan evaluasi Koperasi Desa Merah Putih Bumi Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, pada 9 Juni 2026. Evaluasinya mencakup legalitas, model bisnis, kesiapan operasional, pembangunan gerai, dan pendanaan. Dengan demikian, tidak tepat menyatakan bahwa pelaksanaan program sama sekali tidak mendapat pengawasan.
Akan tetapi, publikasi kegiatan pemeriksaan belum cukup untuk menilai efektivitas pengawasan. Masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai temuan, rekomendasi, penanggung jawab, dan tenggat perbaikan. Lebih jauh, masyarakat perlu mengetahui apakah hasil pemeriksaan memengaruhi pembayaran, pemilihan pelaksana, perluasan layanan, atau perubahan desain program.
BPKP mempunyai peran pengawasan internal dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara itu, BPK mempunyai kewenangan pemeriksaan eksternal, termasuk pemeriksaan kinerja atas ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Kedua fungsi tersebut perlu saling melengkapi tanpa mengaburkan perbedaan kedudukannya.
Yang dibutuhkan bukan hanya pertanggungjawaban transaksi. Standar BPK membedakan pemeriksaan keuangan dari pemeriksaan kinerja. Opini mengenai kewajaran laporan keuangan tidak otomatis menjawab apakah program efektif. Pengeluaran yang tercatat dengan benar tetap perlu diuji manfaat, efisiensi, dan kesesuaiannya dengan tujuan kebijakan.
Menjaga Prioritas dan Manfaat
Pembahasan ini penting ketika masyarakat menghadapi kebutuhan mendesak, termasuk antrean panjang untuk memperoleh solar. Antrean tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai akibat pembiayaan kedua program. Hubungan demikian membutuhkan pembuktian mengenai pasokan, distribusi, kuota, dan keadaan setempat. Kritik harus menghindari kesimpulan yang melampaui bukti.
Namun, keadaan itu mengingatkan bahwa pemerintah mengelola banyak kebutuhan dengan sumber daya terbatas. Setiap prioritas memiliki biaya peluang. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana program unggulan dijalankan tanpa mengabaikan pelayanan lain, serta bagaimana manfaatnya dibandingkan dengan alternatif penggunaan anggaran.
Langkah perbaikan harus dimulai dari perluasan berbasis kesiapan. Dapur harus memenuhi persyaratan sebelum melayani penerima. Koperasi perlu memiliki kebutuhan usaha, pengelola, pasar, dan modal kerja sebelum pembangunan fisik diperluas. Kecepatan pelaksanaan sebaiknya mengikuti kesiapan, bukan menggantikan proses penilaian kesiapan.
Sistem pelaporan juga harus melindungi penyampaian masalah secara jujur. Ketidaksiapan tidak semestinya disembunyikan demi mempertahankan gambaran keberhasilan. Sebaliknya, laporan kendala harus menjadi dasar pendampingan dan koreksi. Pemerintah perlu membedakan keterbatasan kemampuan, kelemahan desain, dan penyimpangan yang disengaja karena masing-masing membutuhkan penanganan berbeda.
Ringkasan hasil pemeriksaan perlu dibuka sesuai ketentuan, disertai bukti tindak lanjut. Evaluasi harus memungkinkan penundaan, pengurangan skala, penggantian pelaksana, dan perancangan ulang. Keputusan semacam itu bukan penolakan terhadap tujuan program, melainkan cara menjaga agar kesalahan tidak meluas dan manfaat tidak tertunda.
Uang publik harus dipertanggungjawabkan sebagai amanat masyarakat, bukan diperlakukan sebagai kemurahan hati penguasa. Mendukung cita-cita program berarti memastikan manfaatnya sampai kepada pihak yang berhak. Karena itu, pertanyaan terpenting bukan siapa yang harus disalahkan, melainkan apakah pemerintah memperoleh gambaran utuh dan menggunakannya untuk memperbaiki pelaksanaan.




