Rocky Gerung: Desain Kebijakan Ekonomi Membutuhkan Institusi dan Kepemimpinan yang Kuat
JAKARTA, Indonesia jurnalis – Reform Syndicate menilai gagasan ekonomi konstitusi perlu kembali diperkuat sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional. Orientasinya bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan kebijakan benar-benar bermuara pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Discourse Forum Reform Syndicate bertajuk “Menegakkan Ekonomi Konstitusi: Agenda Strategis Mewujudkan Kemerdekaan Ekonomi Rakyat Indonesia”. Forum tersebut digelar di Lume Café, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).
Direktur Eksekutif Reform Syndicate, Muh. Jusrianto, mengatakan Indonesia telah memiliki pijakan konstitusional yang jelas mengenai sistem perekonomian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.
Menurutnya, berbagai program pemerintah, mulai dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan kampung nelayan, hingga hilirisasi sumber daya alam, perlu terus diuji dan dievaluasi berdasarkan amanat konstitusi.
Jusrianto juga menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang kuat agar intervensi pemerintah tidak berhenti sebagai kebijakan administratif, melainkan mampu menjadi pengungkit bagi masyarakat.
“Dengan adanya intensi dan intervensi ini, ekosistem harus terbangun dengan baik, sehingga ini menjadi leverage dan pemicu bagi masyarakat di kalangan bawah, apapun ideologinya, tetapi goal point-nya sama untuk kemakmuran dan sesuai dengan amanat undang-undang,” tegasnya.
Rocky Gerung: Kebijakan Harus Teruji Meningkatkan Produktivitas
Cendekiawan sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menyoroti pentingnya mengukur keberhasilan kebijakan ekonomi berdasarkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurut Rocky, keberhasilan sebuah kebijakan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran ataupun banyaknya program yang diluncurkan. Kebijakan harus mampu meningkatkan produktivitas nasional sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
“Perlu diuji apakah dengan kebijakan ini bisa meningkatkan produktivitas nasional, bisa meningkatkan kesejahteraan. Apakah dengan kebijakan ini kantong masyarakat desa ini meningkat. Kantong daerah meningkat. Uang yang berputar di Jakarta bisa mengalir ke bawah, tidak lagi dinikmati oleh segelintir orang,” ungkap Rocky.
Rocky juga mengingatkan bahwa desain kebijakan ekonomi membutuhkan dukungan institusi yang kuat. Menurutnya, konsep dan kebijakan yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila lembaga yang menjalankannya tidak memiliki kapasitas memadai.
“Tujuan dan konsep baru ini hanya akan bisa berjalan dengan institusi yang baik. Karena sebaik apa pun supirnya, kalau mobilnya ini rusak, atau seorang mekanik yang mengendarai mobil, dia yang turun mesin, pasti tidak sepintar yang mengendarai,” tegas Rocky.
Koperasi Harus Menjadi Bagian dari Ekosistem Ekonomi Desa
Sementara itu, Direktur Riset Reform Syndicate, Moh. Jawahir, mengatakan pembahasan mengenai ekonomi konstitusi tidak seharusnya terjebak dalam pertentangan antara sosialisme dan kapitalisme.
Menurutnya, amanat konstitusi harus diterjemahkan ke dalam sebuah ekosistem ekonomi yang mampu memperkuat posisi masyarakat, khususnya di tingkat desa.
