Bercermin dari Prancis, Menjaga Prioritas Fiskal
Penulis Prof. Dr. Nairobi (Guru Besar Ekonomi Publik dan Dekan FEB Unila)
Jakarta, Indonesia Jurnalis – Pelajaran penting dari gejolak sosial di Prancis bukan sekadar cara pemerintah menghadapi kerusuhan. Pelajaran mendasarnya menyangkut kemampuan negara membagi beban kebijakan secara adil. Kebijakan dengan tujuan baik dapat kehilangan dukungan ketika masyarakat merasa menanggung biaya terlalu besar, sementara pemerintah tidak cukup mendengarkan keberatan mereka.
Gerakan Rompi Kuning memperlihatkan proses tersebut. Penolakan terhadap kenaikan pajak bahan bakar berkembang menjadi kritik terhadap ketimpangan dan kebijakan pemerintah. Indonesia tidak perlu menyamakan keadaan domestiknya dengan Prancis. Namun, pemerintah perlu mencermati tekanan yang berpotensi menggerus kepercayaan: penyempitan fiskal daerah, penghematan birokrasi, gangguan akses solar, dan penambahan janji program berbiaya besar.
Tekanan Fiskal Daerah
Persoalan fiskal daerah tidak cukup dibaca melalui angka defisit APBD. Defisit yang direncanakan dengan pembiayaan tersedia berbeda dari kekurangan kas atau ketidakmampuan membiayai pelayanan. Daerah dapat memiliki anggaran yang secara administratif seimbang, tetapi kehilangan keleluasaan setelah memenuhi belanja wajib dan komitmen sebelumnya.
Ketergantungan terhadap transfer membuat penyesuaian anggaran pusat memiliki konsekuensi penting bagi daerah. Pemerintah harus memastikan pengurangan belanja tidak membuat daerah hanya mampu mempertahankan administrasi, tetapi kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat. Belanja pusat yang dilaksanakan di daerah juga tidak otomatis menggantikan fungsi pelayanan APBD.
Pemerintah memang harus menghapus pemborosan birokrasi. Perjalanan seremonial, kegiatan berulang, dan pengadaan tanpa manfaat tidak layak dipertahankan. Namun, pemerintah perlu membedakannya dari biaya kerja yang diperlukan. Penyuluhan pertanian, kunjungan tenaga kesehatan, pengawasan lapangan, dan pemeliharaan infrastruktur tetap membutuhkan dukungan operasional.
Efisiensi seharusnya menghasilkan pelayanan yang sama atau lebih baik dengan biaya lebih rendah. Pemotongan anggaran belum membuktikan keberhasilan apabila prosedur tetap berbelit dan mutu pelayanan menurun. Penghematan harus memperbaiki cara kerja, bukan sekadar memperkecil pagu.
Solar dan Biaya Tersembunyi
Gangguan akses bahan bakar, terutama solar, menambah kerentanan tersebut. Antrean yang dilaporkan terjadi di Lampung menunjukkan persoalan yang perlu mendapat perhatian. Namun, pemerintah harus membedakan keterbatasan kuota subsidi, gangguan pasokan, hambatan distribusi, dan lambatnya pelayanan. Antrean membuktikan masalah akses, bukan otomatis menjelaskan penyebabnya.
Bagi pengemudi dan pelaku usaha, antrean bukan sekadar ketidaknyamanan. Waktu mencari dan menunggu solar mengurangi waktu kerja kendaraan, menunda pengiriman, serta berpotensi meningkatkan biaya distribusi. Harga resmi dapat tetap terjangkau, tetapi biaya memperolehnya meningkat melalui kehilangan waktu dan pendapatan.
Gangguan berulang dapat menjadi bom waktu apabila bertemu pelemahan kegiatan usaha dan keterbatasan pelayanan daerah. Subsidi kehilangan sebagian manfaat ketika penerimanya harus membayar melalui ketidakpastian. Pernyataan stok aman karena itu harus dibuktikan melalui kelancaran penyaluran, bukan hanya kecukupan persediaan secara nasional.
