Politico juga melaporkan bahwa hingga kini TikTok belum mempublikasikan rincian lengkap terkait kesepakatan tersebut. Termasuk di dalamnya kepastian apakah pengaturan baru ini telah sepenuhnya sejalan dengan undang-undang tahun 2024 dan cukup untuk meredakan kekhawatiran parlemen AS mengenai ancaman terhadap keamanan nasional.
Sebelumnya, seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa kesepakatan baru ini diyakini mampu menjawab kekhawatiran Kongres. Pemerintah China dipastikan tidak memiliki akses ke data pengguna TikTok AS, sementara ByteDance hanya memegang 20 persen kepemilikan di TikTok versi Amerika.
Namun, pertanyaan lain yang masih mengemuka adalah apakah TikTok tetap akan diblokir di perangkat milik pemerintah.
Pemblokiran TikTok pada perangkat pemerintah diberlakukan setelah Undang-Undang Larangan TikTok di Perangkat Pemerintah disahkan pada 2022 oleh Presiden Joe Biden. Larangan tersebut mencakup telepon genggam, tablet, dan perangkat federal lainnya di 39 negara bagian di AS.
Menurut Politico, pencabutan larangan tersebut memerlukan regulasi baru, meskipun kesepakatan pengalihan kepemilikan TikTok telah tercapai. Mantan penasihat hukum divisi keamanan nasional Departemen Kehakiman AS, Alan Rozenshtein, menegaskan bahwa larangan tersebut tetap berlaku.
“Dari perspektif hukum, presiden tidak bisa membatalkan undang-undang federal,” ujarnya.**
(NK/Ls)
