Sinar Mas dan Wilmar Disorot, Dugaan Manipulasi Ekspor Sawit hingga Pengelolaan Dana Perkebunan Jadi Sorotan
JAKARTA, Indonesia Jurnalis — Manipulasi data ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), persoalan pengelolaan dana perkebunan, hingga isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menempatkan sejumlah perusahaan besar di sektor sawit dalam sorotan. Dua nama yang disebut dalam rangkuman perkembangan isu tersebut adalah Sinar Mas Group, melalui anak usahanya termasuk PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), serta Wilmar Group yang beroperasi secara internasional melalui Wilmar International Ltd.
Sejumlah persoalan yang dikaitkan dengan kedua grup usaha tersebut mencakup dugaan praktik under-invoicing atau pencatatan nilai ekspor lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya, desakan pengusutan pengelolaan dana perkebunan, serta persoalan hukum yang pernah menyeret perusahaan di sektor perdagangan CPO.
Meski demikian, setiap dugaan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan aparat berwenang. Penyebutan nama perusahaan dalam pemberitaan atau penyelidikan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum.
Dugaan Manipulasi Nilai Ekspor CPO
Pada Mei 2026, laporan yang mengutip data Bloomberg dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebut Wilmar bersama sejumlah perusahaan besar di industri kelapa sawit, termasuk perusahaan yang dikaitkan dengan Sinar Mas Group, masuk dalam daftar 10 perusahaan CPO yang diselidiki terkait dugaan manipulasi nilai ekspor.
Praktik yang menjadi perhatian adalah penjualan produk sawit kepada perusahaan perantara atau trading company yang berada di Singapura. Dalam skema yang diduga terjadi, nilai produk yang dicantumkan dalam dokumen ekspor dari Indonesia disebut jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar sebenarnya ketika produk tersebut dijual kembali ke negara tujuan akhir.
Jika dugaan tersebut terbukti, pencatatan nilai ekspor yang tidak sesuai dengan nilai transaksi sebenarnya berpotensi menimbulkan persoalan dalam transparansi perdagangan internasional dan pengawasan penerimaan negara. Namun, kepastian mengenai mekanisme transaksi, pihak yang bertanggung jawab, serta potensi kerugian negara harus didasarkan pada hasil pemeriksaan resmi.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap rantai perdagangan komoditas strategis Indonesia, terutama ketika transaksi melibatkan perusahaan perantara di luar negeri.
Legislator Desak Pengusutan Dana Perkebunan
Persoalan lain muncul pada Oktober 2026. Sejumlah legislator, termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), disebut mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana perkebunan.
Dalam desakan tersebut, nama-nama perusahaan besar di industri sawit, termasuk yang dikaitkan dengan Wilmar Group dan Sinar Mas Group, turut menjadi perhatian.
Desakan itu menempatkan pengelolaan dana perkebunan sebagai persoalan yang perlu diperiksa secara transparan. Pengusutan diperlukan untuk memastikan apakah mekanisme penghimpunan, penyaluran, dan penggunaan dana telah berjalan sesuai ketentuan serta apakah terdapat indikasi penyimpangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Meski demikian, keterkaitan nama perusahaan dalam desakan penyelidikan tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut melakukan tindak pidana. Diperlukan penjelasan resmi mengenai objek perkara, pihak yang diperiksa, serta dasar hukum yang digunakan dalam penyelidikan.
Wilmar Pernah Tersorot dalam Perkara Ekspor CPO
Wilmar Group sebelumnya juga menjadi sorotan dalam perkara korupsi terkait fasilitas ekspor CPO yang ditangani Kejaksaan Agung.
Perkara tersebut berujung pada proses hukum dan penyitaan aset yang berkaitan dengan penanganan kasus. Riwayat perkara ini kembali menjadi perhatian ketika muncul pembahasan mengenai tata kelola perdagangan sawit dan pengawasan kegiatan ekspor.
