Pertanyaan mengenai pengadaan ini pun tidak hanya berkaitan dengan nominalnya, tetapi juga menyangkut prinsip akuntabilitas dalam belanja negara. Setiap rupiah APBN semestinya dapat dipertanggungjawabkan, terlebih ketika digunakan untuk kegiatan yang bersifat seremonial.
Sorotan ICW sekaligus mendorong pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai rincian pengadaan, mulai dari jumlah burung, spesifikasi, harga satuan, hingga alasan kebutuhan anggaran tersebut.
Dengan nilai mencapai Rp305,25 juta, transparansi menjadi penting agar publik dapat mengetahui dasar perhitungan pengadaan sekaligus memastikan belanja tersebut dilakukan secara wajar dan sesuai prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, pengadaan untuk kebutuhan seremonial dengan nilai ratusan juta rupiah tentu akan menjadi perhatian publik. Karena itu, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas agar tidak menimbulkan persepsi bahwa anggaran negara digunakan untuk kebutuhan yang kurang prioritas.*
(Redaksi)
