Selain penerimaan pajak, DPW IWO Indonesia Provinsi Lampung juga menyoroti pengawasan anggaran yang berkaitan dengan sektor kelistrikan, termasuk pembayaran dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
R. Hariadi menilai pemeriksaan lapangan secara berkala penting dilakukan untuk memastikan pembayaran listrik maupun biaya pemeliharaan PJU sesuai dengan kondisi fasilitas yang sebenarnya.
“Penerimaannya harus diawasi, datanya harus diverifikasi dan penggunaannya juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan tidak boleh berjalan setengah-setengah,” tegasnya.
Ia juga mendorong penguatan fungsi pencegahan melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait. Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan sejak awal agar potensi persoalan dalam pengelolaan penerimaan dan belanja daerah dapat diminimalkan.
“Ini bukan soal mencari kesalahan atau menuduh pihak tertentu. Yang kami dorong adalah pencegahan. Jangan sampai persoalan baru diperiksa setelah terjadi. Tata kelola harus diperbaiki sejak awal,” ujar R. Hariadi.
Lebih lanjut, R. Hariadi menegaskan bahwa setiap rupiah penerimaan daerah harus memiliki dasar perhitungan yang jelas, dapat diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai stakeholder saling menunggu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Data harus terbuka untuk diuji dan setiap proses harus dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
DPW IWO Indonesia Provinsi Lampung berharap pengelolaan PBJT tenaga listrik di Kota Metro dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan tata kelola yang baik, potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Willy tim IWO- I Lampung
