Ia mengingatkan agar pembangunan yang bertujuan mendorong kemajuan kota tidak justru mengabaikan nasib masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan di kawasan Shopping Center.
Menurut Ferry, pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi pada perubahan fisik kawasan, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
Pemerintah, lanjutnya, perlu hadir memberikan perlindungan, kepastian, serta solusi bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penataan kawasan.
“Jangan sampai pembangunan yang bertujuan untuk kemajuan kota justru mengabaikan nasib masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidupnya dari aktivitas berdagang di kawasan tersebut,” ungkapnya.
Ferry menilai, kemajuan Kota Metro akan lebih bermakna apabila pembangunan berjalan beriringan dengan keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan pedagang menjadi bagian penting dalam mencari penyelesaian yang tidak merugikan salah satu pihak.
DPW IWO Indonesia Provinsi Lampung berharap Dinas Perdagangan Kota Metro dapat memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan penataan atau penggusuran tersebut, termasuk langkah yang disiapkan untuk menjamin keberlangsungan usaha para pedagang terdampak.
Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai kebijakan pemerintah, sekaligus memastikan bahwa proses penataan kawasan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tim IWO-I Lampung ( Willy)
