Draf RUU Perampasan Aset Dipersoalkan, ICW Adukan Puan dan Habiburokhman ke MKD
JAKARTA, Indonesia Jurnalis— Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah elemen koalisi melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menjelaskan bahwa laporan itu dilayangkan karena DPR dinilai tidak menjalankan prinsip partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Ibrahim menyampaikan pengaduan tersebut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua DPR dan ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset,” kata Ibrahim.
Menurutnya, DPR telah mengabaikan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan regulasi tersebut. Salah satu persoalan yang disoroti adalah tidak tersedianya draf RUU Perampasan Aset yang dapat diakses secara terbuka oleh publik.




