Ia mengungkapkan, hingga proses pengesahan berlangsung, ICW dan koalisi belum memperoleh akses terhadap dokumen rancangan undang-undang tersebut melalui situs resmi DPR.
“Sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik DPR,” ujarnya.
Melalui pengaduan ke MKD, ICW dan koalisi mempersoalkan transparansi serta akuntabilitas DPR dalam menjalankan proses pembentukan undang-undang, khususnya terkait keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat.*
(Redaksi)




