Pengurus DPD PERADI Profesional DKI Jakarta Hadiri Seminar Nasional di UGM, Safrizal Walahe Soroti Putusan MK tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pengurus DPD PERADI Profesional DKI Jakarta Hadiri Seminar Nasional di UGM, Safrizal Walahe Soroti Putusan MK tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Perwakilan Pengurus DPD Peradi Profesional DKI Jakarta (Foto: Istimewa)
Pengurus DPD PERADI Profesional DKI Jakarta Hadiri Seminar Nasional di UGM, Safrizal Walahe Soroti Putusan MK tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

YOGYAKARTA, Indonesia Jurnalis – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PERADI Profesional DKI Jakarta Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan menghadiri Seminar Nasional bertajuk “Dari Langit Merah ke Meja Hijau: Mendorong Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Individu dan Korporasi dalam Pembakaran Hutan” yang diselenggarakan Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (20/11/2026).

Seminar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, praktisi, dan aktivis lingkungan, yakni Prof. Dr. I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D., Sekar Banjaran Aji, S.H., Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum., serta Ir. Rudianto Saragih Napitu, S.Si., M.Si. Diskusi dipandu oleh Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.

Kegiatan ini membahas berbagai persoalan mendasar dalam penegakan hukum pidana terhadap pembakaran hutan, terutama mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku individu dan korporasi, konstruksi pembuktian, serta efektivitas instrumen hukum dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Dalam kesempatan tersebut, Safrizal Walahe, S.H., M.H., selaku anggota Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan DPD PERADI Profesional DKI Jakarta, memberikan ulasan hukum bertajuk “Membaca Kembali Pertanggungjawaban Pidana dalam Perusakan Hutan: Antara Putusan MK, Subjek Hukum, dan Keadilan Ekologis.”

Menurut Safrizal, persoalan perusakan hutan tidak cukup dipahami semata-mata sebagai tindak pidana terhadap lingkungan, tetapi juga harus dibaca melalui konstruksi pertanggungjawaban pidana yang tepat, proporsional, dan berkeadilan. Salah satu perkembangan hukum yang relevan untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 371/PUU-XXIV/2026 mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Putusan MK Nomor 371/PUU-XXIV/2026 dan Pemisahan Dasar Pertanggungjawaban Korporasi

Safrizal menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 371/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada 29 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Baca Juga  Selamat Ginting Ungkap 11 Jenderal Polri Diduga Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo, Kasus Berpotensi Meluas

Mahkamah menyatakan bahwa kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”.

Dengan demikian, norma Pasal 326 ayat (1) KUHAP harus dimaknai:

“Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap Korporasi dan/atau penanggung jawab Korporasi.”

Putusan tersebut membawa konsekuensi penting dalam praktik penegakan hukum pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana tidak harus selalu dibebankan secara bersamaan kepada korporasi dan pengurusnya. Berdasarkan fakta hukum dan pembuktian, pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada korporasi saja, penanggung jawab korporasi saja, atau keduanya secara bersamaan.

Menurut Safrizal, putusan ini penting karena menegaskan adanya pembedaan dasar pertanggungjawaban pidana antara korporasi sebagai subjek hukum dan orang perseorangan yang berada dalam struktur maupun memiliki kendali atas korporasi.

“Pemisahan yang dimaksud bukan berarti korporasi dan pengurusnya terbebas dari kemungkinan dimintai pertanggungjawaban secara bersama-sama. Namun, pertanggungjawaban terhadap masing-masing subjek hukum harus didasarkan pada perbuatan, kesalahan, peran, dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tidak boleh ada pemidanaan otomatis hanya karena seseorang menduduki jabatan sebagai direksi atau pengurus korporasi,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa istilah penanggung jawab korporasi dalam Pasal 326 KUHAP tidak terbatas pada direksi. Pasal 326 ayat (2) mencakup pengurus yang memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat (beneficial owner).

Oleh karena itu, penegakan hukum harus mampu mengidentifikasi posisi dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan fakta serta alat bukti, bukan semata-mata berdasarkan jabatan formal dalam suatu perusahaan.

Relevansi Pasal-Pasal Pidana dalam Penanganan Pembakaran Hutan

Dalam konteks penegakan hukumg terhadap pembakaran hutan dan lahan, Safrizal menilai terdapat sejumlah ketentuan pidana yang harus dibaca secara sistematis.

Baca Juga  PW PII NTB Ajak Pelajar Berani Speak Up, Dari Karhutla, Pernikahan Dini, Hingga Kecimol

Pertama, Pasal 50 ayat (3) huruf d juncto Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah mengalami perubahan, yang mengatur larangan membakar hutan serta konsekuensi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.

Kedua, Pasal 69 ayat (1) huruf h juncto Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Ketentuan tersebut melarang pembukaan lahan dengan cara membakar dan mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan pembakaran lahan.

Pasal 108 UU PPLH mengatur ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Ketiga, Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH, yang mengatur pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dengan sengaja maupun karena kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan ini menjadi relevan apabila pembakaran mengakibatkan kerusakan lingkungan atau dampak terhadap kualitas lingkungan sebagaimana disyaratkan dalam unsur pasalnya.

Team Redaksi
Author: Team Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *