Keempat, Pasal 116 UU PPLH, yang secara khusus mengatur pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dikenakan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberikan perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana.
Selanjutnya, Pasal 117 mengatur pemberatan pidana terhadap pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana berupa penambahan sepertiga dari ancaman pidana penjara dan denda. Pasal 118 mengatur penjatuhan sanksi kepada badan usaha yang diwakili pengurus yang berwenang, sedangkan Pasal 119 membuka kemungkinan penjatuhan pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha.
Safrizal menilai bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus dibaca bersama dengan perkembangan hukum pidana nasional, khususnya Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Dalam hal ini, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP memberikan dasar mengenai tindak pidana oleh korporasi dan perluasan pihak yang tindakannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korporasi. Sementara itu, Pasal 48 mengatur kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain tindak pidana yang berada dalam lingkup kegiatan korporasi, memberikan keuntungan secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, serta adanya kegagalan melakukan langkah pencegahan atau pembiaran terjadinya tindak pidana.
Adapun Pasal 49 KUHP sebagaimana disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan terhadap korporasi dan dapat dikenakan pula kepada pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.
“Dengan demikian, instrumen hukum sebenarnya telah memberikan ruang untuk menelusuri pertanggungjawaban pidana hingga kepada pihak-pihak yang memiliki fungsi pengendalian dan pengambilan keputusan. Persoalannya adalah bagaimana aparat penegak hukum membuktikan keterkaitan antara tindakan, kebijakan, pembiaran, keuntungan korporasi, dan kesalahan masing-masing subjek hukum,” ujarnya.
Jangan Hanya Menjerat Pelaku Lapangan, Telusuri Rantai Pertanggungjawaban
Lebih lanjut, Safrizal berpandangan bahwa salah satu tantangan penegakan hukum dalam perkara pembakaran hutan adalah memastikan proses hukum tidak hanya berhenti pada pelaku langsung di lapangan.
Menurutnya, perlu ada pembedaan yang tegas antara orang yang melakukan pembakaran, pihak yang memberikan perintah, pihak yang mengendalikan kegiatan operasional, korporasi sebagai subjek hukum, serta pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.
Namun demikian, penelusuran terhadap seluruh pihak tersebut tetap harus berlandaskan pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan masing-masing.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada pihak yang berada di lapisan paling bawah, sementara aktor yang memiliki kendali, kewenangan, dan keuntungan dari praktik perusakan hutan justru luput dari pertanggungjawaban. Sebaliknya, seseorang juga tidak boleh dipidana hanya karena memiliki jabatan dalam perusahaan tanpa pembuktian mengenai keterlibatan dan dasar kesalahannya,” tegas Safrizal.
Ia menambahkan, Putusan MK Nomor 371/PUU-XXIV/2026 memberikan penegasan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi harus ditempatkan secara proporsional. Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menentukan apakah pertanggungjawaban dikenakan kepada korporasi, penanggung jawab korporasi, atau keduanya berdasarkan fakta hukum yang terungkap.
Keadilan Ekologis Harus Melampaui Pemidanaan
Dalam perspektif keadilan ekologis, Safrizal menilai bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari jumlah pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka atau korporasi yang dijatuhi pidana.
Penegakan hukum juga harus memperhatikan pemulihan lingkungan, perlindungan masyarakat terdampak, serta pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Menurutnya, pemidanaan terhadap korporasi harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan kerusakan ekologis tidak terus berulang dan masyarakat tidak terus menanggung dampak dari aktivitas yang merusak lingkungan.
“Perlindungan hutan membutuhkan keberanian dalam penegakannya, yang mampu menjangkau seluruh rantai pertanggungjawaban secara objektif dan berbasis pembuktian. Sebab, keadilan ekologis tidak akan tercapai apabila hukum hanya mampu menjangkau pelaku di permukaan, tetapi gagal menyentuh struktur dan aktor yang berada di balik kerusakan hutan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa hukum pidana lingkungan harus mampu menghadirkan pertanggungjawaban yang setara dengan skala kerusakan ekologis dan peran masing-masing pihak di dalamnya.
Kehadiran pengurus DPD PERADI Profesional DKI Jakarta Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan dalam seminar nasional ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas keilmuan, memperluas wawasan hukum, serta mengikuti perkembangan regulasi dan putusan pengadilan yang memiliki implikasi terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kajian hukum yang dikembangkan oleh organisasi profesi advokat dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum pidana nasional, khususnya dalam mendorong penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum, pertanggungjawaban yang proporsional, dan keadilan ekologis.
DPD PERADI Profesional DKI Jakarta melalui Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan terus mendorong pengembangan pemikiran hukum yang kritis, objektif, dan berorientasi pada penguatan supremasi hukum serta perlindungan kepentingan masyarakat.




