Pada sesi berikutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa Harmony Award bukan sekadar seremoni penghargaan.
Menurutnya, daerah yang masuk sebagai nominator memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan praktik baik kerukunan yang sudah berjalan dapat menginspirasi wilayah lainnya.
“Para nominator jangan hanya fokus pada apresiasi yang mungkin diterima malam ini. Yang lebih penting adalah bagaimana praktik pemeliharaan kerukunan yang sudah baik dapat dijadikan role model bagi daerah lain, minimal bagi provinsi atau kabupaten/kota terdekat,” tutur Sekjen.
Ia juga menekankan bahwa tidak masuk nominasi bukan berarti suatu wilayah memiliki kekurangan dalam kerukunan. Ia menegaskan bahwa pada dasarnya seluruh daerah di Indonesia hidup dalam suasana rukun dan damai.**
(NK)
