“Menyewa kendaraan untuk aksi, mengumpulkan dana secara sah, menyerukan demonstrasi, mengkritik pemerintah dan mengorganisir massa bukan tindak pidana. Itu bagian dari kehidupan politik dalam negara demokratis. Kalau aktivitas seperti itu mulai dibayangi tekanan, pemeriksaan dan ketakutan, maka yang dipersempit bukan hanya ruang demonstrasi, tetapi ruang politik warga negara,” tegas Wempy.
LMND menilai pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan politik dengan mengendalikan ekspresi politik masyarakat. Korupsi tidak selesai karena demonstran dihalangi. Mahalnya pendidikan, tekanan ekonomi, ketimpangan, persoalan lingkungan maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah juga tidak akan hilang hanya karena jalanan berhasil dikosongkan.
Demokrasi tidak diukur dari seberapa sepi jalanan, tetapi dari seberapa aman warga dapat mengkritik, berkumpul, mengorganisir diri dan menekan kekuasaan. Pemerintah boleh berbeda pendapat dengan demonstran dan kepolisian tetap berkewajiban menjaga keamanan. Tetapi keamanan tidak boleh digunakan untuk memperlakukan kritik sebagai ancaman dan mobilisasi warga sebagai sesuatu yang sejak awal harus dicurigai.
Ketika ruang institusional semakin tidak dipercaya, jalanan menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk memaksa kekuasaan mendengar. Negara tidak bisa menuntut ketertiban politik sambil mempersempit ruang bagi warga untuk mempertanyakan kekuasaan.
Karena itu, EN-LMND meminta kepolisian menjamin pelaksanaan aksi 27 Agustus tanpa intimidasi, penghalangan, kriminalisasi maupun penangkapan sewenang-wenang.
Polda Metro Jaya juga harus menjelaskan dasar dan status pemeriksaan Juan Moses serta memastikan akses pendampingan hukumnya, menjelaskan dasar tindakan terhadap rekening Supriyono, dan menindaklanjuti secara terbuka setiap laporan mengenai dugaan tekanan terhadap sarana transportasi mahasiswa.
“Pemerintah seharusnya lebih takut pada keadaan yang membuat rakyat marah daripada pada rakyat yang menyampaikan kemarahannya. Kalau semakin banyak kelompok memilih turun ke jalan, jangan sibuk mengosongkan jalanannya. Periksa kebijakan pemerintah sendiri yang membuat begitu banyak orang merasa tidak punya pilihan selain turun ke sana,” tutup Wempy.
