Terdapat indikasi keterlibatan pihak ketiga yang berkonspirasi dengan oknum tertentu untuk kepentingan politik dan ekonomi, menjadi perhatian serius tim pengawas.
5. Koordinasi Lintas Lembaga dan Internasional
BP3OKP RI menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan lembaga tinggi negara lain, termasuk Kedutaan Besar China di Jakarta, untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara asing serta kelancaran proses hukum yang adil dan sesuai prosedur.
Pernyataan CEO dan Pesan Terdakwa
Andi M. Irhong N menyampaikan apresiasi atas pelayanan profesional Lapas Abepura, termasuk perlindungan hak-hak warga binaan dan pelayanan kesehatan khusus bagi 5 WNA Tiongkok.
Pesan nurani dari 7 terdakwa kepada negara:
Negara harus bersikap adil dan konsisten menjunjung keadilan hukum. Terdakwa hadir bukan sebagai kriminal, melainkan sebagai investor yang berkomitmen membantu pembangunan Keerom
Tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja bagi putra-putri Papua, khususnya Anak Adat Keerom, agar tetap menjadi tuan di tanahnya sendiri.
Jan Christian Arebo, SH., MH dan tim hadir untuk memastikan hak-hak hukum terdakwa dihormati, serta prosedur hukum dijalankan secara sah, profesional, dan bebas tekanan.
Kesimpulan & Komitmen BP3OKP RI
BP3OKP RI Pokja Polhukam menegaskan, proses hukum harus transparan, profesional, dan berkeadilan. Hak-hak terdakwa dijaga sesuai standar hukum nasional dan internasional.
Dugaan pelanggaran prosedur dan keterlibatan pihak ketiga akan ditindaklanjuti secara tegas dan akuntabel. Koordinasi lintas lembaga dan internasional dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi WNA dan kepastian proses hukum yang sah.
Pertemuan ini merupakan bagian dari pengawasan sistematis, memastikan integritas, kredibilitas, dan keadilan proses hukum di Papua berjalan bebas demi hukum, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor dan masyarakat adat Keerom.*
Kontak Media:
Humas BP3OKP RI Pokja Polhukam, Email: humas.bp3okp@setwapres.go.id
