Kebijakan ini akan terus dievaluasi, terutama dalam aspek efisiensi energi dan peningkatan kinerja. Pemerintah menjamin bahwa pelaksanaan WFH tidak akan mengganggu layanan publik. Pelayanan kepada masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang strategis, akan terus berjalan sebagaimana mestinya.
“Transformasi budaya kerja ini mendorong metode kerja yang lebih modern tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” lanjut keterangan tersebut. Selain itu, pemerintah juga mendorong efisiensi operasional di berbagai instansi.
Langkah-langkah yang diambil antara lain pembatasan perjalanan dinas, optimalisasi rapat secara daring, pengurangan penggunaan kendaraan dinas, serta
penggunaan energi kantor yang lebih bijak. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta sistem kerja yang lebih fleksibel tetapi tetap produktif, sekaligus mendukung efisiensi anggaran dan keberlanjutan.*
(Red/NK)
