“Komentar saya di media adalah saat wartawan meminta pandangan hukum, bukan karena saya terlibat politik atau mendukung calon tertentu,” ujarnya.
Polemik mengenai kepengurusan ini mencuat setelah DPD PEKAT-IB Pesawaran menilai penunjukan Nurul sebagai Ketua DPD tidak sesuai mekanisme AD/ART dan tidak melalui Musyawarah Daerah (Musda).
Atas dasar tuduhan itu Nurul akan menempuh jalur Hukum
Wilkapri
