“Restorasi bukan sekadar menanam pohon, melainkan memastikan lingkungan yang rusak dapat dipulihkan secara berkelanjutan. Gerakan ini harus dibangun dengan kesadaran ekologis, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada masyarakat yang terdampak. Kami ingin kader KMHDI hadir sebagai bagian dari solusi,” lanjut Wayan.
PP KMHDI juga mengingatkan bahwa gerakan restorasi tidak boleh mengaburkan tanggung jawab negara maupun pihak-pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan. Upaya pemulihan yang dilakukan masyarakat harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum, evaluasi kebijakan, pengawasan terhadap pengelolaan kawasan hutan, serta kewajiban pemulihan oleh pihak yang bertanggung jawab.
Selain itu, KMHDI menolak segala bentuk upaya mengambil keuntungan dari kawasan hutan pascakebakaran dengan mengorbankan kepentingan ekologis dan masyarakat. Bagi KMHDI, hutan harus dipandang sebagai penyangga kehidupan dan warisan bagi generasi mendatang, bukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi.
Pembentukan Satgas Restorasi Karhutla sekaligus menegaskan bahwa gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menghubungkan kritik kebijakan dengan kerja-kerja nyata di tengah masyarakat. KMHDI berkomitmen mendorong keterlibatan kader dalam agenda pemulihan lingkungan sekaligus mengawal agar penanganan karhutla dilaksanakan secara serius, transparan, dan berkelanjutan.
“Hutan Indonesia adalah titipan bagi generasi mendatang. Ketika hutan terbakar, yang dipertaruhkan bukan hanya pepohonan, tetapi juga kehidupan masyarakat dan masa depan lingkungan kita. Satgas ini merupakan langkah awal untuk memperkuat kontribusi KMHDI dalam menjaga dan memulihkan alam Indonesia,” tutup Wayan.
