KPK Tangkap Bupati Pati Sudewo dalam OTT Jual-Beli Jabatan Desa, Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi Prasetyo
Jakarta, Indonesia jurnalis – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menangkap Bupati Pati, Sudewo (SDW), dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin (19/1/2026). Operasi ini tercatat sebagai OTT ketiga KPK sepanjang tahun 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Sudewo termasuk pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi Prasetyo, dikutip dari Antara.
KPK mengungkapkan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik jual-beli jabatan perangkat desa, khususnya dalam proses pengisian jabatan kepala urusan, kepala seksi, hingga sekretaris desa.
“Terkait pengisian jabatan kepala urusan, kepala seksi, ataupun sekretaris desa,” jelas Budi.
Dalam operasi tersebut, penyidik KPK turut menyita uang tunai sebesar Rp2,6 miliar sebagai barang bukti. Selain Sudewo, KPK juga mengamankan tujuh orang lainnya, yang terdiri atas dua camat, tiga kepala desa, serta dua calon perangkat desa. Seluruh pihak tersebut diduga terlibat dalam perkara yang sama.
Sudewo yang diketahui merupakan politisi Partai Gerindra, bersama tujuh orang lainnya, telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (20/1/2026) untuk menjalani pemeriksaan intensif. KPK menegaskan bahwa hingga saat ini, seluruh pihak yang diamankan masih berstatus sebagai terduga pelaku tindak pidana korupsi.
Sementara itu, penangkapan Sudewo memicu reaksi beragam di Kabupaten Pati. Di Alun-alun Pati, sekelompok warga terlihat menyalakan kembang api dan flare sebagai bentuk ekspresi setelah mengetahui bupati mereka ditangkap KPK.
Aksi tersebut diketahui dilakukan oleh kelompok yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). AMPB merupakan himpunan masyarakat yang terbentuk akibat keresahan terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah.
Sebelumnya, AMPB juga sempat menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Pati, yang pertama kali dilakukan pada 13 Agustus 2025.
Salah satu tokoh AMPB, Sutikno, yang akrab disapa Paijan Jawi, menegaskan bahwa aksi menyalakan kembang api tersebut bukanlah euforia tanpa makna.
“Ini bukan sekadar pesta, tetapi bentuk rasa syukur yang mendalam,” ujarnya.
Menurut Sutikno, langkah tegas KPK dalam mengusut dugaan praktik jual-beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati merupakan kemenangan bagi keadilan dan harapan baru bagi masyarakat agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih bersih dan transparan.**
Author: Redaksi
