Operasi Pasar Seremonial Tetapi Tidak Menyentuh Jantung Inflasi.
Penulis : Prof. Nairobi (Dekan FEB Unila)
Lampung, Indonesia Jurnalis–
Setiap kali harga kebutuhan pokok merangkak naik, terutama menjelang Ramadhan dan Idulfitri, kita seolah menonton film lama dengan judul baru. Pemerintah buru-buru menggelar operasi pasar, tenda didirikan di halaman kantor, baliho dipasang, pejabat datang membuka acara, media meliput, dan antrean warga mengular demi beras, gula, minyak goreng, atau telur yang dijual sedikit lebih murah.
Di permukaan, semua ini tampak sebagai bukti kehadiran negara di tengah kesulitan rakyat. Namun jika kita menengok ke angka inflasi yang dirilis setiap awal bulan, kenyataannya sering lain, inflasi tetap bergerak mengikuti pola musiman yang sama, komoditas penyumbangnya juga itu-itu saja, dan operasi pasar ternyata tidak banyak tercermin di statistik.
Di sinilah letak paradoksnya. Inflasi yang kita baca di berita bukan angka abstrak, melainkan hasil pencatatan harga-harga riil di pasar tradisional dan modern tertentu yang ditetapkan sebagai sampel. Petugas statistik datang ke pedagang yang sama, di pasar yang sama, pada waktu yang telah dijadwalkan, untuk mencatat harga ratusan komoditas.
Dari sinilah lahir Indeks Harga Konsumen (IHK) dan inflasi bulanan. Artinya, jika harga di kios-kios sampel itu tidak turun, inflasi tidak akan bergerak, sekalipun pemerintah sibuk membagi-bagi paket sembako murah di halaman kantor. Masalahnya, operasi pasar di Indonesia lebih sering digelar di lokasi-lokasi yang tidak bersentuhan langsung dengan titik-titik pencatatan harga tersebut.
Banyak operasi pasar dilakukan di kantor pemerintahan, lapangan, gedung serba guna, atau ruang publik yang jauh dari pasar rujukan inflasi. Masyarakat yang beruntung bisa mengakses harga murah pada hari itu, tetapi pedagang di pasar tetap menjual dengan harga lama, karena stoknya memang dibeli mahal dari pemasok.
Kurva penawaran di pasar harian nyaris tidak bergeser. Dalam kacamata teori ekonomi, operasi pasar semacam ini lebih mirip program bantuan harga sesaat bagi segelintir rumah tangga, bukan instrumen pengendalian harga agregat.Selain soal lokasi, desain operasi pasar juga menunjukkan bias yang kuat ke arah seremonial. Volumenya terbatas, durasinya pendek, dan indikator keberhasilannya lebih bersifat administratif; berapa paket tersalurkan, berapa titik yang dikunjungi, seberapa ramai antusiasme warga.
Jarang sekali operasi pasar dinilai dari pertanyaan sederhana namun mendasar: apakah inflasi bulan itu lebih rendah dari pola historis yang seharusnya terjadi tanpa intervensi? Apakah kontribusi telur, daging ayam, gula, cabai, atau beras terhadap inflasi betul-betul menyusut setelah serangkaian operasi pasar digelar? Tanpa pertanyaan-pertanyaan ini, operasi pasar berisiko berubah menjadi sekadar ritual yang diulang setiap kali harga naik, tanpa pembelajaran berarti dari tahun ke tahun.
Provinsi Lampung memberi contoh yang menarik. Dalam beberapa tahun terakhir, Lampung dikenal sebagai salah satu daerah dengan inflasi relatif terkendali di Sumatera. Namun kalau kita bedah isi inflasinya, sumber tekanannya tetap didominasi oleh komoditas pangan. Inflasi tahunan di provinsi ini, misalnya, sering dijelaskan oleh kenaikan harga bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, dan beras.
Menjelang dan selama Ramadhan–Idulfitri, pola itu menguat: lima komoditas yang hampir selalu menjadi langganan penyumbang inflasi Lampung adalah telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, bawang merah, dan cabai rawit. Pada satu periode tertentu, beras dan cabai merah bahkan disebut sebagai komoditas yang harus diwaspadai karena memberi andil inflasi tahunan tertinggi.
Artinya, secara data, Lampung sebenarnya sudah sangat “hafal” siapa aktor utama kenaikan harga di musim puasa dan lebaran. Pola musiman itu tidak misterius. Namun, bagaimana respons kebijakannya? Di tingkat kota, misalnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung rutin menggelar Operasi Pasar Murah Ramadhan.




