“Pendidikan sering kali hanya dipahami sebatas angka statistik, proyek birokrasi, dan seremoni tahunan, sementara persoalan mendasar seperti kemiskinan pendidikan, ketimpangan fasilitas, dan kualitas pembelajaran belum benar-benar terselesaikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan Bahkan pada 2 Mei 2025, Pemerintah Provinsi Banten meluncurkan program sekolah gratis dengan alasan untuk menekan tingginya angka putus sekolah di Banten. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah sendiri mengakui masih seriusnya persoalan pendidikan di daerah ini.
“Hari Pendidikan Nasional tidak boleh berhenti menjadi seremoni tahunan. Hardiknas harus menjadi momentum evaluasi total terhadap arah pendidikan di Provinsi Banten,” tegasnya.
Kami mendesak Pemerintah Provinsi Banten dan seluruh pemangku kebijakan pendidikan untuk:
- Memeratakan kualitas pendidikan hingga daerah tertinggal.
- Menjamin akses pendidikan gratis yang benar-benar tepat sasaran.
- Memperkuat kualitas guru dan fasilitas pendidikan.
- Mengurangi ketimpangan pendidikan antarwilayah.
- Menghadirkan pendidikan yang humanis, inklusif, dan memerdekakan.
Jika hari ini masih ada ribuan anak di Banten yang putus sekolah karena faktor ekonomi, masih ada wilayah yang tertinggal akses pendidikannya, dan masih ada kebijakan yang jauh dari kebutuhan rakyat, maka perjuangan pendidikan belum selesai.
Pendidikan harus menjadi cahaya bagi seluruh rakyat, bukan privilese bagi mereka yang memiliki akses dan kekuasaan.
Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026.
Pendidikan yang memerdekakan adalah hak seluruh rakyat.
