Pendidikan Banten Masih Gelap: Ketimpangan Nyata, Putus Sekolah Tinggi, dan Kebijakan Belum Menyentuh Akar Masalah
BANTEN, Indonesia Jurnalis – Menjelang Hari Pendidikan Nasional 2026, kondisi pendidikan di Provinsi Banten masih menyisakan banyak persoalan serius. Di balik berbagai seremoni dan slogan pembangunan pendidikan.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan, tingginya angka putus sekolah, dan lemahnya pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi kenyataan yang dirasakan masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten pada tahun 2025 masih berada di angka 6,64%, menjadikan Banten sebagai salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Kondisi ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan masyarakat, terutama bagi keluarga menengah ke bawah.
Di sisi lain, data pendidikan tahun 2025 menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang SMA/SMK masih menjadi persoalan serius secara nasional, termasuk di Provinsi Banten. Pada tahun ajaran 2023/2024, tercatat sebanyak 13.684 siswa SMA/SMK di Banten mengalami putus sekolah. Angka ini menunjukkan bahwa akses pendidikan menengah masih belum benar-benar terjamin secara merata.
Ketimpangan pendidikan juga terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran seperti Lebak dan Pandeglang. Akses terhadap fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik, hingga kesempatan melanjutkan pendidikan masih jauh dari kata setara.
Ketika wilayah perkotaan mulai berbicara tentang transformasi digital pendidikan, sebagian masyarakat di daerah lain masih berjuang mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Dimas Eka Prasetiyo, Kabid Pendidikan dan Kebudayaan BEM PTNU Banten, menyatakan Kondisi pendidikan di Banten saat ini memprihatinkan! Ribuan anak terpaksa putus sekolah, fasilitas pendidikan tidak merata, kualitas guru masih rendah, dan kebijakan pemerintah cenderung bersifat simbolis.
“Program sekolah gratis hanyalah topeng pencitraan yang tidak menyentuh akar persoalan. Pendidikan di Banten masih gelap, dan pemerintah wajib bertindak nyata!” ujarnya.
Menurutnya sangat ironisnya, berbagai kebijakan pendidikan yang selama ini dijalankan pemerintah masih terlalu administratif dan cenderung berorientasi pada pencitraan.
