Ia menilai kondisi tersebut menjadi ironi. Di satu sisi pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program strategis, namun di sisi lain masih terdapat sekolah dengan kondisi bangunan yang jauh dari standar kelayakan.
“Ketika pemerintah sibuk menjalankan berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis, faktanya masih ada sekolah di daerah terpencil seperti Desa Hirit yang kondisi bangunannya sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan masih adanya ketimpangan pembangunan. Seolah-olah masyarakat di daerah ada tanpa kehadiran pemerintah,” tegasnya.
Salim juga meminta Wali Kota Tual beserta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual untuk segera melakukan inspeksi langsung ke lokasi agar dapat melihat kondisi nyata yang dialami para siswa dan guru setiap hari.
Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang aman, layak, dan nyaman bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan wilayah.
Lebih lanjut, ia menilai lambannya penanganan terhadap kerusakan sekolah dapat mencerminkan kurangnya perhatian terhadap sektor pendidikan, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis lebih besar.
“Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah tidak peduli terhadap pendidikan. Janji untuk memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh rakyat harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar slogan,” katanya.
Salim berharap Pemerintah Kota Tual segera mengalokasikan anggaran perbaikan dan menjadikan rehabilitasi SD Negeri 38 Tual sebagai prioritas, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan para siswa memperoleh hak mereka untuk belajar di lingkungan yang layak.*
(Ls)
