Pimred Indonesia Jurnalis Soroti Dugaan Tebang Pilih Media di Polda Metro Jaya: Kapolda Harus Merangkul Semua
JAKARTA, Indonesia jurnalis – Pimpinan Redaksi IndonesiaJurnalis.com, Nurkholis, menyatakan sependapat dengan Pemimpin Redaksi Media Online JournalReportase, Arif Yunianto, yang menyoroti dugaan tebang pilih dalam undangan pertemuan perdana Kapolda Metro Jaya dengan awak media, pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Gedung Promoter Polda Metro Jaya.
Ia menilai pergantian kepemimpinan di lingkungan Polda Metro Jaya semestinya menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan dengan seluruh insan pers, bukan justru menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap media tertentu.
Kami menyayangkan apabila pertemuan yang dikemas sebagai diskusi terbuka untuk menyerap aspirasi wartawan justru tidak melibatkan seluruh jurnalis yang selama ini aktif melakukan peliputan di lingkungan Polda Metro Jaya.
Menurutnya, keterbukaan komunikasi antara kepolisian dan pers tidak cukup hanya disampaikan dalam sebuah agenda resmi. Prinsip tersebut harus diwujudkan melalui perlakuan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh media.
Media IndonesiaJurnalis.com, yang tergabung dalam grup WhatsApp Buck UP PMJ, mengaku merasa kurang dihargai karena tidak dilibatkan dalam pertemuan tersebut. Padahal, menurut Nurkholis, medianya bersama sejumlah biro daerah secara rutin menerbitkan berita mengenai kegiatan dan kinerja Polri.
“Media saya yang ada di grup Buck Up PMJ merasa tidak dihargai. Hampir setiap hari kami merilis berita tentang Polri. Biro-biro daerah kami juga rutin memberitakan berbagai kegiatan kepolisian,” ujar Nurkholis yang juga ketua Media Independen Online Indonesia ( Mio Indonesia) dan Pengurus PWI Tangsel.
Ia menegaskan, kontribusi media dalam mendukung keterbukaan informasi publik tidak semestinya hanya diukur dari kedekatan dengan pejabat atau seberapa sering mendapatkan undangan kegiatan resmi.
Perjuangan Biro Daerah Mengangkat Dugaan Tambang Emas Ilegal
Nurkholis juga menyoroti kerja jurnalistik biro IndonesiaJurnalis.com di Papua kabupaten Keerom yang menurut keterangannya, pernah mengangkat persoalan dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal yang disinyalir mendapat perlindungan oknum polisi.
Dalam pemberitaan tersebut, muncul dugaan adanya permintaan uang hingga puluhan juta rupiah untuk setiap unit ekskavator. Dugaan itu merupakan persoalan serius yang perlu ditelusuri dan dibuktikan melalui proses hukum serta pengawasan oleh instansi berwenang.
Menurut Nurkholis, itu salah satu contoh perjuangan pemberitaan mengenai persoalan tersebut terus disebarluaskan melalui berbagai media sosial. Pihaknya juga mengaku telah menyampaikan surat kepada sejumlah pihak, termasuk Presiden, Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta instansi yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup dan energi serta sumber daya mineral.
Ia menilai, rangkaian upaya tersebut turut berkontribusi terhadap berkurangnya aktivitas yang mereka soroti. Namun, ia menyatakan masih mempertanyakan tindak lanjut terhadap dugaan aliran dana dan pihak-pihak yang disebut terkait dalam persoalan tersebut.
“Dengan terus-menerus merilis berita, membagikannya ke berbagai media sosial, dan bersurat hingga ke Presiden serta instansi terkait, kegiatan tersebut akhirnya berkurang, walaupun sampai saat ini persoalan yang kami soroti belum sepenuhnya tuntas. Apa yang kami dapat? Setidaknya kami dapat berkontribusi buat negara,” ungkapnya.
Bagi Nurkholis, pengalaman tersebut menjadi gambaran bahwa kerja jurnalistik tidak semata-mata berkaitan dengan menghadiri agenda pejabat atau memperoleh akses dalam kegiatan seremonial. Pers juga memiliki fungsi kontrol sosial untuk mengangkat persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan mendorong akuntabilitas lembaga negara.
Karena itu, ia berharap seluruh media yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional memperoleh ruang komunikasi baik itu media online, media mainstream yang setara dengan institusi kepolisian.
Evaluasi Forum Wartawan Polri Dinilai Mendesak
Selain menyoroti mekanisme undangan pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya, Nurkholis secara terbuka meminta agar kepemimpinan Forum Wartawan Polri (FWP) segera dievaluasi.
Ia bahkan meminta agar ketua FWP diganti apabila dinilai tidak lagi mampu menjalankan fungsi organisasi sebagai ketua Pokja Polda Metro Jaya untuk merangkul dan mengakomodasi komunitas media yang tergabung dalam grup WhatsApp peliputan PMJ.
“Secara pribadi, saya meminta ketua Forum Wartawan Polri (FWP) untuk segera diganti karena sudah tidak dapat merangkul komunitas grup WhatsApp media PMJ,” tegas Nurkholis.
