Menurutnya, organisasi wartawan yang berada di lingkungan kepolisian seharusnya berperan sebagai jembatan komunikasi antara institusi Polri dan seluruh insan pers. Organisasi tersebut tidak semestinya menimbulkan kesan bahwa akses komunikasi hanya terbuka bagi kelompok media tertentu.
Ia berharap evaluasi dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan keterwakilan, keterbukaan, dan kemampuan organisasi dalam membangun hubungan yang sehat antara wartawan dan kepolisian.
Diskusi Terbuka Jangan Hanya Menjadi Slogan
Sebelumnya, Pemimpin Redaksi Media Online JournalReportase, Arif Yunianto, juga menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan pertemuan perdana Kapolda Metro Jaya dengan awak media pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Agenda yang disebut sebagai diskusi terbuka untuk mendengarkan masukan dari wartawan tanpa membatasi asal instansi media itu dinilai tidak sejalan dengan pelaksanaannya. Sejumlah jurnalis yang rutin melakukan peliputan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan berada dalam grup peliputan resmi disebut tidak mendapatkan undangan.
Dalam keterangannya pada Sabtu (10/10/2026), Arif menyebut kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan wartawan.
“Sejumlah wartawan yang rutin beraktivitas liputan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan sekitarnya mengaku kecewa karena tidak disertakan dalam pertemuan tersebut,” ujar Arif.
Menurut Arif, pola undangan yang terkesan tebang pilih berpotensi memunculkan persepsi negatif di kalangan insan pers. Padahal, pergantian Kapolda seharusnya menjadi kesempatan untuk membangun pola komunikasi yang lebih terbuka dan memperkuat hubungan kelembagaan dengan media.
Ia mengingatkan bahwa apabila komunikasi sejak awal dibangun secara eksklusif, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi hubungan antara kepolisian dan pers pada masa mendatang.
“Polda Metro Jaya seharusnya merangkul semua, bukan hanya media tertentu. Kami yang setiap hari di lapangan justru tidak tahu ada pertemuan itu. Ini kan aneh, diskusinya dibilang terbuka tapi undangannya tertutup,” tegas Arif.
Ia menambahkan, pers yang bertugas di lingkungan Polda Metro Jaya bukan sekadar peliput kegiatan kepolisian, melainkan mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
“Jangan sampai ada kesan pilih-pilih media. Semua wartawan yang bertugas di Polda punya hak yang sama untuk didengar,” katanya.
Transparansi dan Kesetaraan Harus Menjadi Dasar Kemitraan
Sorotan Nurkholis dan Arif Yunianto menjadi pengingat bahwa hubungan antara kepolisian dan pers perlu dibangun di atas prinsip keterbukaan, profesionalisme, serta kesetaraan akses informasi.
Pertemuan antara pejabat kepolisian dan wartawan memang dapat menjadi sarana penting untuk memperkuat komunikasi. Namun, apabila agenda yang disebut terbuka justru menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang diundang dan siapa yang tidak dilibatkan, evaluasi terhadap mekanisme komunikasi tersebut patut dilakukan.
Di sisi lain, akses terhadap pertemuan pejabat tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran penghargaan terhadap kerja jurnalistik. Seluruh media tetap harus memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan komitmen nyata untuk membangun hubungan yang transparan dan profesional. Kapolda Metro Jaya diharapkan mampu merangkul seluruh insan pers tanpa membeda-bedakan media, sekaligus menjaga independensi jurnalistik agar fungsi pers sebagai penyampai informasi dan pengawas kepentingan publik tetap berjalan.
Sebab, kemitraan yang sehat antara Polri dan pers tidak dibangun melalui kedekatan eksklusif, melainkan melalui komunikasi yang terbuka, penghormatan terhadap independensi media, dan komitmen bersama untuk melayani kepentingan masyarakat.*
(Redaksi)
