Aksi Gerakan Pemuda Islam Kecam Pembunuhan Karakter Sufmi Dasco Ahmad

Aksi Gerakan Pemuda Islam Kecam Pembunuhan Karakter Sufmi Dasco Ahmad
Aksi Gerakan Pemuda Islam Kecam Pembunuhan Karakter Sufmi Dasco Ahmad, depan Museum Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Aksi Gerakan Pemuda Islam Kecam Pembunuhan Karakter Sufmi Dasco Ahmad

JAKARTA, Indonesia jurnalis – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) menyampaikan kecaman terhadap berkembangnya sejumlah pemberitaan dan narasi di ruang publik yang dinilai berpotensi mengarah pada praktik pembunuhan karakter (character assassination) terhadap Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.

Sikap tersebut disampaikan melalui aksi penyampaian aspirasi yang digelar PP GPI di depan Museum Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Meski aksi berlangsung di tengah guyuran hujan, massa tetap menyampaikan aspirasi dan sikap organisasi terkait pentingnya menjaga etika politik, integritas informasi, serta kehormatan dalam kehidupan demokrasi.

Dalam aksi tersebut, Ketua Umum PP GPI Khoirul Amin diwakili oleh Midul Makati, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kepada awak media, Midul menegaskan bahwa perbedaan pandangan, kepentingan, maupun pilihan politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membangun opini yang menyerang kehormatan pribadi tanpa didukung fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut PP GPI, kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pejabat publik merupakan hak konstitusional sekaligus instrumen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan (checks and balances). Karena itu, kritik tetap harus diberikan ruang seluas-luasnya selama disampaikan secara objektif, rasional, proporsional dan bertanggung jawab.

Namun, PP GPI mengingatkan bahwa terdapat batas yang harus dipahami antara kritik konstruktif terhadap kebijakan publik dengan serangan personal yang berpotensi merusak reputasi seseorang.

“Kritik dalam demokrasi seharusnya diarahkan pada kebijakan, tindakan, rekam jejak, dan argumentasi yang bisa diuji secara terbuka. Bukan justru berkembang menjadi stigma, manipulasi persepsi, atau tuduhan yang belum terverifikasi,” tutur Midul.

Baca Juga  Aliansi Mahasiswa Islam Desak Kapolri Copot Kapolda Jawa Tengah

PP GPI menilai praktik pembunuhan karakter dalam komunikasi politik merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi. Sebab, ketika ruang publik lebih banyak dipenuhi serangan personal, penggiringan opini, dan tuduhan tanpa pembuktian, substansi perdebatan mengenai kepentingan rakyat justru berpotensi tersingkir.

Organisasi tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam menyikapi setiap persoalan yang melibatkan pejabat publik maupun individu lainnya.

PP GPI menegaskan, dugaan pelanggaran, kritik politik, dan fakta hukum merupakan tiga hal yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan. Setiap dugaan pelanggaran harus diuji melalui mekanisme hukum berdasarkan alat bukti, prosedur, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Redaksi
Author: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *