Ketua IKA-Halut menyampaikan kekecewaan dari pengurus dan anggota serta mengecam sikap yang di nilai abai terhadap forum masyarakat. Kami menilai seorang kepala daerah tidak boleh membangun jarak dengan rakyat.
Novet menambahkan, bahwa Kekuasaan tidak seharusnya hanya sibuk mengurus agenda elite dan relasi politik, sementara ruang dialog dengan masyarakat ditempatkan sebagai urusan yang bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Kepemimpinan publik bukan sekadar soal jabatan, melainkan tanggung jawab untuk mendengar suara rakyat.
“Jangan sampai masyarakat melihat ada prioritas yang keliru karna agenda politik elite lebih mudah mendapat ruang, sementara masyarakat yang datang membawa persoalan daerah justru dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
IKA Halut se-Jabodetabek meminta Bupati Halmahera Utara memberikan penjelasan terbuka, persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai insiden protokoler.
“Karena ketika komunikasi antara penguasa dan rakyat mulai diperlakukan secara sepihak, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya sebuah jadwal pertemuan, melainkan kepercayaan publik terhadap kekuasaan itu sendiri,” tutup Ketua IKA Halut Jabodetabek
