Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai kualitas pers dan media sangat menentukan arah demokrasi. Di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh algoritma digital, jurnalisme tetap memegang peran penting sebagai penggerak perubahan.
“Kualitas media dan pers menentukan arah demokrasi. Jurnalisme menjadi motor perubahan dan pembuka kejelasan informasi bagi publik,” ujarnya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Ahmad Munir turut menegaskan bahwa pers bukan sekadar industri informasi, melainkan fondasi demokrasi yang memiliki tanggung jawab kebangsaan.
“Pers berjalan bersama sejarah perjuangan bangsa. Kritik pers kepada pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab agar pembangunan tetap berada di jalur yang benar,” katanya.
Puncak peringatan HPN 2026 di Provinsi Banten turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan daerah. Di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsah, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia Teo Nie Ching, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, jajaran Forkopimda Provinsi Banten, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi, serta seluruh kepala daerah se-Provinsi Banten.*
