Mengapa Kemiskinan Lampung Masih Sulit Turun Signifikan?
Penulis: Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
Lampung, Indonesia Jurnalis – Di tengah kabar pertumbuhan ekonomi yang membaik, Lampung masih bergulat dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi. Per Maret 2025 persentase penduduk miskin Lampung tercatat sekitar 10,00 persen atau 887 ribu jiwa, dan turun lagi menjadi sekitar 9,66 persen atau 860 ribu jiwa pada September 2025.
Angka ini jelas membaik dibanding beberapa tahun lalu, tetapi tetap menempatkan Lampung di jajaran provinsi dengan kemiskinan tertinggi secara nasional. Di sisi lain, garis kemiskinan justru terus merangkak naik.
Pada Maret 2025, garis kemiskinan Lampung mencapai sekitar Rp612.451 per kapita per bulan, naik lebih dari 2 persen dibanding September 2024 dan lebih dari 4 persen dibanding Maret 2024. Lebih dari 70 persen garis kemiskinan ini berasal dari komponen makanan, menandakan rumah tangga miskin Lampung masih sangat rentan terhadap gejolak harga pangan.
Lumbung Pangan, Tapi Nilai Tambah Tetap Rendah
Secara makro, ekonomi Lampung sebenarnya menunjukkan kinerja yang cukup impresif. Tahun 2025, ekonomi Lampung tumbuh sekitar 5,3 persen, lebih tinggi dari rata-rata Sumatra yang berada di kisaran 4 persen. Pertumbuhan ini ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga, ekspor, dan sektor industri pengolahan.
Namun di balik angka tersebut, struktur ekonomi Lampung masih menempatkan pertanian sebagai tulang punggung, sementara industri pengolahan dan perdagangan baru menyusul di belakangnya. Masalahnya, sebagian besar komoditas unggulan yaitu kelapa, kopi, lada, singkong, udang masih dijual sebagai bahan mentah atau olahan sangat sederhana.
Hilirisasi dan pengolahan bernilai tambah tinggi justru banyak berlangsung di luar Lampung. Akibatnya, petani dan pelaku UMKM di desa hanya mendapatkan bagian kecil dari nilai tambah yang tercipta dalam rantai pasok.
Struktur pasar yang cenderung oligopsoni membuat posisi tawar petani lemah, sementara laba terbesar dinikmati industri dan pedagang besar yang berlokasi di luar daerah. Perekonomian memang tumbuh, tetapi efeknya ke penurunan kemiskinan, terutama di perdesaan, berjalan lambat.
Hilirisasi yang “Pindah Alamat”
Inilah paradoks Lampung, provinsi penghasil komoditas, tetapi bukan rumah utama bagi industri yang mengolah dan mem-branding komoditas itu. Ketika singkong Lampung menjadi tepung olahan atau snack kemasan di pabrik luar daerah, pencatatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan pajak semuanya tercatat di sana, bukan di Lampung.
Dari perspektif ekonomi regional, ini artinya Lampung kehilangan multiplier yang seharusnya muncul bila proses pengolahan dilakukan dekat sumber bahan baku. Kue ekonomi membesar, tetapi irisan yang jatuh ke kantong rumah tangga miskin lokal tetap tipis.
Wisata Pantai: Ramai di Media, Sepi di PAD.
Pada saat yang sama, Lampung gencar mempromosikan diri sebagai daerah wisata, terutama wisata pantai. Berbagai studi valuasi ekonomi di pantai-pantai Lampung menunjukkan nilai ekonomi yang cukup besar dan kesediaan membayar yang positif dari wisatawan.
Namun, kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kecil. Di sejumlah daerah, sumbangan pariwisata terhadap PAD bahkan menurun; di salah satu kabupaten pesisir, kontribusinya turun dari sekitar 9 persen menjadi hanya sekitar 3 persen, sementara di ibu kota provinsi rata-rata kontribusi pariwisata terhadap PAD pernah berada di kisaran sepersekian persen saja.
Masalah klasiknya tidak jauh-jauh dari: Akses jalan dan transportasi menuju objek wisata yang belum memadai; Fasilitas, kebersihan, dan layanan yang belum memenuhi standar; SDM pengelola dan pelaku usaha wisata yang lemah dari sisi manajemen dan pelayanan; Kebocoran retribusi dan lemahnya sistem pencatatan.
Sehingga perputaran ekonomi wisata tidak tercermin dalam pendapatan resmi daerah. Alhasil, pariwisata Lampung ramai di media sosial, tetapi belum menjadi mesin pencipta lapangan kerja berkualitas dan sumber kemandirian fiskal daerah.
Author: Team Redaksi
