Pemangkasan Program Studi Berbasis Kebutuhan Industri: Ancaman Bagi Prodi Ilmu Hukum?
Oleh: Bayu S. Yunus, S.H., M.H. (Praktisi Hukum | Akademisi Hukum Universitas Muhammadiyah Manado)
JAKARTA, Indonesia jurnalis – Wacana mengenai pemangkasan atau rasionalisasi program studi di perguruan tinggi. Pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan pendidikan nasional yang menekankan pada relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Melalui kebijakan seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pemerintah mendorong transformasi pendidikan tinggi agar tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis yang sesuai dengan dinamika industri.
Dalam kerangka ini, program studi yang dinilai tidak relevan, memiliki tingkat serapan lulusan rendah, atau tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman menjadi objek evaluasi, bahkan berpotensi untuk dipangkas sebagai bagian dari upaya efisiensi dan peningkatan daya saing.
Namun demikian, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada kebutuhan industri menimbulkan persoalan yang lebih mendalam. Pendidikan tinggi pada hakikatnya tidak semata-mata berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja, melainkan juga sebagai ruang pembentukan nalar kritis, pengembangan ilmu pengetahuan, serta penjaga nilai-nilai sosial.
Jika orientasi pendidikan bergeser terlalu jauh ke arah pasar, maka terdapat risiko bahwa perguruan tinggi akan kehilangan independensinya dan justru menjadi instrumen kepentingan ekonomi.
Perspektif Critical Legal Studies
Dalam ide Critical Legal Studies, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk ketidaknetralan pendidikan, di mana arah pengembangan ilmu dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kepentingan dominan.
