“Sementara itu, dari Kementerian Hukum itu bahkan kami dijemput, dilayani, dijamu, diberikan pemaparan PowerPoint presentasi, diberikan kuliah, diberikan bahan untuk kita pelajari, lengkap, dan mereka benar-benar mempersiapkannya dengan baik,” ungkap Kanda Don.
Perbedaan respons tersebut, lanjutnya, menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menindaklanjuti arahan pimpinan serta memenuhi undangan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan.
Kanda Don pun mempertanyakan alasan Kepala BKD DKI Jakarta tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi kepada penyelenggara, terlebih jika undangan tersebut telah ditindaklanjuti melalui mekanisme kedinasan.
“Akan tetapi mengapa Kepala Badan Kepegawaian mangkir dan tidak mengindahkan atau menindaklanjuti perintah dari Gubernur Provinsi Jakarta, Bapak Pramono Anung,” katanya.
Sebagai warga Jakarta, Kanda Don menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Gubernur DKI Jakarta. Ia berharap pimpinan daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat yang dinilai tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana diharapkan masyarakat.
“Sebagai warga Jakarta menyayangkan itu, untuk mencopot dan memecat Kepala Badan Kepegawaian itu, agar Jakarta benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat Jakarta. Kita semua warga Jakarta berharap, dan Gubernur pun menaruh harapan tinggi pada para bawahannya, terutama Kepala Badan Kepegawaian,” ujarnya.
Ia menegaskan, ketidakhadiran tanpa konfirmasi dalam kegiatan tersebut menjadi alasan bagi pihaknya untuk mempertanyakan kinerja Kepala BKD DKI Jakarta.
“Namun hari ini terbukti Kepala Badan Kepegawaian kami anggap gagal dan pantas untuk disingkirkan dan dipecat,” pungkas Kanda Don.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari Kepala BKD DKI Jakarta, Premi Lasari, mengenai alasan ketidakhadirannya maupun tidak adanya perwakilan dalam kegiatan FGD tersebut.*
(Redaksi)
