Di tengah semakin sibuknya warga kota, terutama kelas menengah dan perempuan yang bekerja, faktor ini membuat belanja online terasa lebih menarik, meski kualitas dan kedekatan sosialnya lebih rendah.
Bandar Lampung sebenarnya sudah punya modal awal untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Pasar Tamin telah menjadi percontohan program SIAP QRIS, di mana banyak pedagang sudah bisa menerima pembayaran nontunai. Pasar lain seperti Pasar Lebak Budi juga mulai menerapkan pembayaran cashless.
Ini menunjukkan bahwa pedagang pasar di kota ini tidak alergi terhadap teknologi; mereka hanya butuh pendampingan dan bukti nyata bahwa teknologi tersebut meningkatkan omzet dan kenyamanan transaksi, bukan sekadar menambah kerumitan.
Masalahnya, sejauh ini pemanfaatan teknologi seperti QRIS baru menyentuh cara bayar, belum menyentuh cara menarik pembeli. Tanpa integrasi dengan layanan pesan‑antar, katalog online, dan promosi yang konsisten, digitalisasi mudah berhenti di level simbolik, stiker QR di kios, tetapi perilaku belanja tidak banyak berubah.
Di sinilah Pemkot Bandar Lampung dapat mengambil tiga langkah strategis. Pertama, menjadikan digitalisasi pasar tradisional sebagai program prioritas resmi, bukan proyek seremonial. Pemerintah kota perlu menetapkan beberapa pasar utama sebagai klaster pasar digital. Di sana, pedagang didata, difasilitasi memiliki QRIS, dan dimasukkan dalam katalog online sederhana yang dapat diakses warga. Kerja sama dengan perguruan tinggi, komunitas, dan perbankan bisa difokuskan pada pendampingan jangka menengah, bukan pelatihan satu kali. Tujuannya jelas, setiap pedagang kunci memiliki jejak digital yang memudahkan transaksi dan pencatatan.
Kedua, mengawinkan pasar tradisional dengan layanan transportasi online. Keunggulan pasar adalah kualitas dan ketersediaan barang, sementara keunggulan platform transport adalah kemudahan dan kecepatan pengantaran. Pemkot dapat memfasilitasi kerja sama antara pengelola pasar, asosiasi pedagang, dan perusahaan ojek online (atau bahkan mendorong lahirnya aplikasi ojol lokal Lampung) untuk menghadirkan layanan “belanja pasar diantar ke rumah”. Konsumen cukup memesan dari ponsel, driver berbelanja di pasar, dan mengantar ke rumah. Untuk mengurangi resistensi dan mengawal keteraturan, Pemkot perlu menyiapkan titik temu khusus di pasar, mengatur jam layanan, serta menyusun protokol pengemasan. Pada tahap awal, subsidi ongkos kirim atau program promo bisa digunakan sebagai instrumen kebijakan, layaknya operasi pasar, tetapi dalam format digital. Dengan cara ini, keunggulan belanja langsung—barang segar dan bisa langsung dimanfaatkan—tetap terjaga, sementara kelemahannya—repot dan memakan waktu—ditutup oleh layanan antar.
Ketiga, melakukan revitalisasi pasar dengan fokus pada pengalaman, bukan hanya bangunan. Ketika Pasar Panjang dan Pasar Tugu diarahkan menjadi pasar tradisional modern, konsep modern tidak boleh dibatasi pada fisik yang baru, tetapi juga kenyamanan, kebersihan, penataan kios, sirkulasi pengunjung, area parkir, dan zona kuliner yang membuat orang betah datang. Proyek fisik sebaiknya dipaketkan dengan komitmen pedagang untuk mengikuti program digital dan penataan usaha.
Jika ketiga langkah ini dijalankan secara konsisten, pasar tradisional di Bandar Lampung akan bergerak dari posisi “tertindas oleh online” menjadi bagian dari ekosistem digital itu sendiri. Pedagang tetap berjualan di kios, tetapi juga hadir di layar ponsel warga. Pembeli bisa memilih: datang langsung menikmati suasana pasar, atau belanja dari rumah dengan barang yang tetap bersumber dari pedagang lokal.
Negara di tingkat pusat telah menata aturan dan pajak untuk menyamakan perlakuan antara online dan offline. Sekarang giliran Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan keberpihakan cerdas, bukan dengan memusuhi teknologi, tetapi dengan menggunakan teknologi untuk menguatkan pasar tradisional sebagai jantung ekonomi kota di era digital.*
(Wilkapri)
