objektif, transparan, bebas tekanan,dan berpihak pada keadilan.
SERIKAT BURUH: INVESTASI SAH HARUS DILINDUNGI DEMI PEKERJA LOKAL
Serikat buruh menegaskan bahwa investasi yang sehat adalah pintu utama bagi terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat Keerom.
Karena itu, serikat buruh mendorong langkah persuratan resmi kepada kementerian terkait agar hak-hak pekerja lokal dipastikan terlindungi, termasuk:
prioritas tenaga kerja lokal, pelatihan dan peningkatan kompetensi, perlindungan upah dan keselamatan kerja, serta pengawasan terhadap praktik percaloan dan pungutan liar.
TERBONGKAR DUGAAN IURAN HARAM: PPATK DIDESAK TELUSURI ALIRAN DANA
Dalam perkembangan terbaru yang menguat di publik, muncul kesaksian dari pihak lain yang mengungkap dugaan adanya iuran haram dan praktik pungutan tidak sah yang patut didalami.
Atas dasar itu, berbagai pihak mendesak agar PPATK segera menelusuri aliran dana secara transparan, untuk membongkar dugaan praktik yang mencederai hukum, merusak iklim investasi, serta mempermainkan nasib masyarakat adat.
TEGAS: PENINDAKAN & PENGGELEDAHAN TANPA KOORDINASI PEMERINTAH TERKAIT ADALAH TINDAKAN OKNUM YANG TIDAK BOLEH DIBIARKAN
Berbagai pihak menilai bahwa penindakan dan penggeledahan yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah terkait adalah tindakan yang tidak patut dan berpotensi mencerminkan kesewenang-wenangan oknum aparat.
Cara-cara klasik seperti ini bukan hanya menciptakan ketakutan, tetapi juga merusak:
kepastian hukum, kepercayaan investor, stabilitas sosial, serta harapan masyarakat adat Keerom. Papua tidak boleh menjadi korban pola lama yang merugikan semua pihak.
ALIANSI BESAR AKAN DIBENTUK: “LAWAN KRIMINALISASI INVESTASI DI PAPUA!”
Melihat dampak besar perkara ini terhadap masyarakat adat dan masa depan investasi Papua, seluruh elemen menyatakan akan mengajak kekuatan yang lebih luas membentuk:
Aliansi Besar Penyelamat Investasi Papua
Aliansi ini akan melibatkan: tokoh adat, pemuda dan mahasiswa, serikat buruh,organisasi masyarakat sipil, serta pemerhati pembangunan Papua, dengan satu seruan utama:
“Jangan kriminalisasi investasi di Papua dengan cara-cara klasik! Lindungi masyarakat adat, lindungi pekerja lokal, dan tegakkan hukum yang adil!”
HARAPAN KEPADA MAJELIS HAKIM: PUTUSAN HARUS ADIL
Sebagai penutup, seluruh pihak berharap Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil, objektif, dan bermartabat, berdasarkan fakta persidangan, prinsip kepastian hukum, serta rasa keadilan masyarakat Papua.
Putusan yang adil bukan hanya menyelamatkan satu perkara, tetapi akan menjadi penentu apakah Papua menjadi tanah harapan bagi pembangunan yang berkeadilan, atau kembali menjadi ruang ketakutan bagi investor dan penderitaan bagi masyarakat adat.*
(NK)
