GMKI dan LMND Menduduki Pelataran Kantor Gubernur Lampung, Tuntut Evaluasi APBD Hingga Reforma Agraria
BANDAR LAMPUNG, Indonesia Jurnalis – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung menggelar aksi bertajuk “Kemah Juang: Manifesto Arah Juang Lampung” pada Kamis–Jumat, 27–28 Agustus 2026.
Aksi tersebut menjadi ruang konsolidasi dan penyampaian keresahan masyarakat Lampung terhadap berbagai persoalan pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan, agraria, lingkungan hidup, serta infrastruktur dan pelayanan publik.
Koordinator Wilayah II GMKI, Dwiki Simbolon, menyampaikan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat Lampung yang masih menghadapi berbagai persoalan mendasar di tengah besarnya anggaran dan narasi pembangunan yang terus digaungkan pemerintah.
“Aksi ini merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi Lampung hari ini. Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi dan investasi, sementara rakyat masih menghadapi persoalan pendidikan, konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta infrastruktur dan pelayanan publik yang belum layak,” ujar Dwiki.
Dalam sektor pendidikan, massa aksi menyoroti alokasi anggaran pendidikan Provinsi Lampung yang mencapai sekitar Rp2,21 triliun dalam APBD 2026, atau hampir 28 persen dari total belanja daerah. Besarnya anggaran tersebut dinilai harus dibuktikan melalui dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Rata-rata lama sekolah masyarakat Lampung yang masih berada pada angka 8,61 tahun dan Angka Partisipasi Sekolah usia 16–18 tahun sekitar 72 persen menunjukkan bahwa persoalan akses dan kualitas pendidikan masih membutuhkan perhatian serius.
Atas kondisi tersebut, massa mendesak pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat, sekaligus melakukan evaluasi total terhadap politik anggaran APBD Provinsi Lampung agar benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Anggaran pendidikan Rp2,21 triliun juga dituntut memberikan dampak nyata dalam menekan angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
Selain pendidikan, persoalan agraria menjadi salah satu perhatian utama. Konflik antara masyarakat dengan korporasi maupun pengelola kawasan masih terjadi di berbagai wilayah Lampung. Massa menilai negara belum sepenuhnya memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat yang mempertahankan tanah sebagai sumber penghidupan.
Karena itu, seluruh konflik agraria di Lampung harus diselesaikan dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah harus dihentikan. Massa juga menuntut agar pembangunan ekstraktif yang merusak lingkungan dihentikan dan perlindungan terhadap kawasan hutan serta ekosistem diperkuat.
