Kondisi ini memicu reaksi keras dari Tim Penasihat Hukum terdakwa yang terdiri dari Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H., Dr. James Simandjuntak, S.H., M.H., dan Yance Pohwain, S.H., M.H. Dr. Anthon menegaskan bahwa menghadirkan penerjemah adalah kewajiban mutlak Jaksa demi terpenuhinya hak asasi terdakwa.
“Jika dalam persidangan saja Jaksa tidak dapat menghadirkan penerjemah, lalu bagaimana saat mereka diperiksa di Tipidter Polda Papua? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua mengenai validitas proses hukum ini,” tegas Dr. Anthon usai persidangan.
Dinamika Pascasidang
Usai persidangan, suasana di koridor pengadilan sempat riuh saat awak media mencoba meminta klarifikasi. Jurnalis Meizhel Alfrendi berupaya melakukan wawancara langsung dengan JPU Yosef, S.H., M.H. terkait alasan ketidaksiapan penerjemah serta tudingan intimidasi senjata api yang muncul di ruang sidang. Namun, pihak Jaksa memilih untuk segera meninggalkan area pengadilan tanpa memberikan keterangan resmi kepada wartawan.
Keputusan Hakim: Penerjemah via Zoom
Guna menjamin hak-hak terdakwa (fair trial), Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk wajib menyediakan penerjemah bahasa Mandarin pada agenda berikutnya. Hakim memutuskan agar digunakan dua penerjemah (masing-masing untuk pihak Jaksa dan Kuasa Hukum) guna memastikan akurasi interpretasi.
Terkait kendala biaya operasional, Majelis Hakim memberikan solusi praktis.
“Apabila tidak ada biaya untuk mendatangkan penerjemah ke persidangan, maka diperbolehkan melalui fasilitas Zoom (teleconference),” ujar Hakim Ketua.
Setelah semua pihak sepakat, Majelis Hakim menutup sidang dan menjadwalkan ulang persidangan pada Rabu, 18 Februari 2026.*
(Rendy)
