Dari Dealer hingga SPT: Mendesain Ulang Kepatuhan Pajak Kendaraan
Penulis: Aqsa NP, S. E., M. Sc. (Kepala Seksi Administrasi Sumbangan Wajib PT Jasa Raharja)
Jakarta, Indonesia Jurnalis – Setiap tahun, pemerintah daerah bersama Samsat berupaya meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Pemerintah menggelar operasi gabungan, memperluas layanan Samsat keliling, mengirimkan pesan pengingat, melakukan kunjungan kepada wajib pajak, serta memberikan relaksasi bagi masyarakat yang menunggak.
Semua langkah tersebut penting dan perlu dilanjutkan. Namun, pemerintah perlu mengajukan pertanyaan mendasar: sampai sejauh mana beban peningkatan kepatuhan harus terus diletakkan pada pemerintah daerah dan Samsat?
Sebagian penyebab ketidakpatuhan muncul jauh sebelum tagihan jatuh tempo. Kendaraan dapat berpindah tangan tanpa proses balik nama. Pemilik kendaraan sering tidak memasukkan kewajiban tahunan dalam perencanaan biaya ketika membeli kendaraan. Banyak pemilik baru kembali berinteraksi dengan sistem ketika kewajibannya sudah jatuh tempo atau ketika tunggakan telah terbentuk.
Samsat memang mengintegrasikan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan, serta pembayaran SWDKLLJ. Namun, ekosistem kendaraan jauh lebih luas daripada institusi yang berada di dalam Samsat.
Sebelum pemilik membayar kewajiban tahunannya, ia telah berinteraksi dengan banyak pihak. Produsen dan agen pemegang merek memproduksi serta mendistribusikan kendaraan. Dealer menjual kendaraan kepada masyarakat. Bank dan perusahaan pembiayaan menyediakan fasilitas kredit. Perusahaan asuransi menawarkan perlindungan risiko. Perbankan dan penyedia layanan pembayaran memfasilitasi transaksi. Ketika kendaraan dijual kembali, pedagang kendaraan bekas, marketplace, dan pembeli baru turut terlibat.
Setiap titik interaksi tersebut sebenarnya dapat membantu negara membangun kepatuhan. Namun, berbagai titik itu belum dirangkai sebagai satu ekosistem. Pemerintah masih banyak melakukan intervensi pada bagian akhir, yaitu ketika jatuh tempo sudah dekat atau ketika tunggakan telah muncul.
Pemerintah perlu membalik paradigma tersebut. Pemerintah tidak hanya perlu memperbaiki kemampuan Samsat dalam mengejar wajib pajak. Pemerintah juga perlu mendesain perjalanan kepemilikan kendaraan agar masyarakat semakin mudah tetap patuh.
Kepatuhan harus dimulai sejak kendaraan dibeli. Dealer dapat menjadi titik pertama untuk memberikan edukasi kepada pembeli. Dealer tidak cukup hanya menyerahkan kendaraan dan dokumen. Dealer juga dapat memastikan bahwa pembeli memahami jadwal kewajiban tahunan serta kanal pembayaran yang tersedia.
Bagi kendaraan yang dibeli melalui pembiayaan, pemerintah dapat mengkaji skema pencadangan PKB dan SWDKLLJ. Konsumen dapat memilih untuk menyisihkan dana kewajiban tahunan secara bertahap selama masa cicilan. Skema tersebut tidak harus berarti bahwa pajak otomatis masuk ke dalam setiap angsuran. Pemerintah dapat memberi pilihan kepada konsumen untuk menyiapkan kewajiban tahunan sedikit demi sedikit.
Logikanya sederhana. Jika kewajiban satu tahun dapat diperkirakan sejak kendaraan dibeli, pemilik tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mulai menyiapkan pembayarannya.
Pemerintah juga perlu memberi perhatian besar pada transaksi kendaraan bekas. Jual beli kendaraan bekas harus menjadi momentum alami untuk memperbarui data kepemilikan. Semakin lama kendaraan berpindah tangan tanpa balik nama, semakin besar jarak antara data administrasi dan kondisi nyata.
