Akibatnya, Samsat dapat mengirimkan tagihan kepada seseorang yang telah lama menjual kendaraannya. Karena itu, pemerintah tidak boleh memandang balik nama hanya sebagai urusan dokumen kepemilikan. Balik nama merupakan bagian penting dari infrastruktur kepatuhan.
Pemerintah dapat memperkuat kewajiban pembaruan data pada setiap transaksi kendaraan bekas. Marketplace dan pedagang kendaraan bekas juga dapat membantu mendorong proses tersebut melalui informasi, pengingat, atau persyaratan administrasi yang sederhana.
Administrasi perpajakan orang pribadi dapat menjadi titik intervensi tambahan. Wajib pajak perlu melaporkan kendaraan sebagai bagian dari harta dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
Pemerintah dapat mengkaji pemadanan data kendaraan dalam pelaporan harta SPT dengan data kendaraan pada Samsat. Jika seseorang masih melaporkan kendaraan sebagai harta, sistem memiliki titik tambahan untuk memverifikasi status kepemilikannya. Sebaliknya, jika seseorang telah menjual kendaraan tetapi Samsat masih mencatat kendaraan atas namanya, sistem dapat memberi sinyal perlunya pembaruan data atau proses balik nama.
Pemadanan data tersebut tidak bertujuan menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penagih PKB dan SWDKLLJ. Tujuannya adalah mencegah pemerintah bekerja sendiri-sendiri terhadap objek yang sama, yaitu kendaraan dan pemiliknya.
Pemerintah harus membangun integrasi data dengan dasar hukum yang jelas, tujuan penggunaan yang terbatas, keamanan informasi yang kuat, dan perlindungan data pribadi. Namun, peluang kebijakannya sangat besar.
Keterlibatan dealer, perusahaan pembiayaan, perbankan, marketplace kendaraan bekas, administrasi perpajakan, dan penyedia pembayaran tidak berarti memindahkan kewenangan Samsat kepada pihak lain. Pemerintah tetap menjadi regulator dan pengelola administrasi. Samsat tetap menjalankan fungsi utamanya.
Yang perlu berubah adalah desain hubungan antarlembaga. Dealer dapat memberi edukasi awal. Perusahaan pembiayaan dapat menyediakan pilihan pencadangan kewajiban. Perbankan dan penyedia pembayaran dapat mengirim pengingat sekaligus menyediakan kanal pembayaran. Transaksi kendaraan bekas dapat memicu pembaruan kepemilikan. Sistem perpajakan dapat membantu pemadanan data.
Pemerintah daerah tidak dapat menjalankan agenda tersebut sendirian. Dealer beroperasi secara nasional. Perusahaan pembiayaan melayani konsumen di banyak daerah. Administrasi perpajakan orang pribadi dikelola secara nasional. Pertukaran data juga melibatkan beberapa kementerian dan lembaga.
Karena itu, Pembina Samsat Tingkat Nasional bersama Kementerian Keuangan dan kementerian atau lembaga terkait perlu membangun arsitektur kepatuhan kendaraan nasional. Pemerintah tidak perlu mengambil alih kewenangan setiap institusi. Pemerintah hanya perlu melakukan orkestrasi agar setiap lembaga bekerja dalam arah yang sama.
Perubahan paling penting adalah pergeseran dari penagihan tunggakan menuju pencegahan tunggakan. Operasi gabungan, penagihan, dan relaksasi tetap diperlukan. Namun, kebijakan yang matang tidak boleh berhenti pada kemampuan mengejar penunggak. Kebijakan harus mampu mencegah tunggakan sejak awal.
Jika pemilik menyiapkan kewajiban sejak membeli kendaraan, masyarakat tidak akan dikejutkan oleh pembayaran tahunan. Jika data kepemilikan terus diperbarui, penagihan akan lebih tepat sasaran. Jika pengingat hadir sebelum jatuh tempo melalui kanal yang digunakan masyarakat, risiko lupa akan berkurang. Jika pembayaran semudah transaksi digital lainnya, biaya untuk menjadi patuh akan semakin kecil.
Negara tidak dapat selamanya mengandalkan petugas untuk mengejar satu per satu kendaraan yang menunggak. Tantangan kebijakan bukan sekadar bagaimana menagih lebih banyak. Tantangan utamanya adalah bagaimana merancang sistem agar masyarakat tidak perlu menjadi penunggak sejak awal.
